Tag

, , , , , , , ,

Hari Santri Nasional

Hari ini tanggal 22 Oktober ditetapkan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Hari Santri Nasional (HSN). Masih banyak yang belum tahu alasan kenapa tanggal itu ditetapkan sebagai HSN. Sebetulnya sudah banyak yang memberikan penjelasan, namun sifatnya parsial. Belum utuh menyeluruh. Sehingga ketika ditanya apa yang menjadi dasar ditetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional jawabannya tergantung pemahaman dan informasi yang dimiliki.

Saya sendiri sebagai orang yang pernah nyantri selama 10 tahun masih belum tahu persis, sehingga terus berupaya mencari tahu informasi yang dapat melengkapi pengetahuan saya tentang Hari Santri Nasional tersebut.

Di sinilah peran media komunikasi. Adanya teknologi yang memudahkan orang mengakses informasi membuat tukar informasi dan berbagi pengetahuan menjadi mudah dan terbuka lebar. Ditambah lagi social media yang membuat orang bisa dengan cepat membagi informasi. Itulah untungnya saat ini.

Kebetulan saya menjadi followernya di tweter orang yang mengetahui latar belakang ditetapkannya HSN, yaitu Akhmad Sahal di akunnya@salaL_AS, maka saya mencoba merangkum kultwitnya menjadi tulisan yang mudah dibaca.

Berikut ini rangkuman kultwitnya yang sudah dinarasikan dan dipoles agar lebih mengalir membacanya.

Hari Santri Nasional 22 Oktober ditetapkan dengan mengacu pada “Resolusi Jihad yang digaungkan oleh  KH. Hasyim Asyari pada 22 Oktober 1945 untuk membela Indonesia yang baru saja merdeka.

Perlu dicatat, dua bulan sebeleum ‘Resolusi Jihad’, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berdiri dan bukan berdasarkan syariah Islam melainkan berdasarkan pacasila. Negara yang dibela oleh Resolusi Jihad bukanlah “Negara Islam” atau “Negara Syariah”, melainkan “Negara Pancasila”.

Menariknya, KH. Hasyim Asyari, Rais Aam PBNU (saat itu) menggunakan term “Jihad” untuk mewajibkan kaum muslimin Indonesia membela Negara Pancasila. Dengan demikian, Nahdlatul Ulama membela Pancasila bukan semata alasan politis atau pragmatis melainkan berpatokan pada landasan syariah.

Jika ditelisik lebih mendalam, jauh sebelum ‘Resolusi Jihad’, sejatinya Nahdlatul Ulama (NU) sudah membela bumi pertiwi, yakni tepatnya pada Muktamar NU tahun 1936. Pada saat itu ada pertanyaan bagaimana hukumnya membela wilayah “Hindia Belanda” dari serangan luar?. Meski saat itu (1936), Hindia Belanda masih dijajah Belanda tapi tak lantas menjadi Darul Kufr (wilayah kafir).

Rujukan Muktamar untuk menjawab persoalan tersebut adalah kitab kuning yang berjudul Bughyatul Mustarsyidin, yang sampai sekarang masih dikaji di pesantren. Menurut keterangan kitab Bughyatul Mustarsyidin, wilayah yang pernah dikuasai muslim, dan di situ tidak ada larangan menjalankan Islam, berarti bukan Darul Kufr yang boleh diperangi.

Hindia Belanda meski saat itu (1936) sedang dikuasai Belanda namun kerajaan  Islam pernah berkuasa dan Islam tidak dilarang. Maka dengan sendirinya Indonesia adalah “Darul Islam”, setidaknya “Darus Salam”.

Selain merujuk kitab Bughyatul Mustarsyidin, para ulama NU juga membela Negara Pancasila dengan argument fikih / ushul fikih. Di antaranya adalah prinsip ‘mencegah kemudharatan harus didahulukan ketimbang mengejar kemaslahatan’.

Para ulama NU menyadari, bahwa mendirikan “Negara Syariah” di Republik Indonesia niscara memunculkan disintegrasi bangsa yang majemuk. Sikap ulama NU terhadap syariah lebih berporos pada substansinya, yakni ‘maslahat umum, ketimbang bentuk formalnya’, karena Negara itu hakikatnya adalah demi maslahat dan keadilan. Mengaku “Negara Syariah” tapi dzalim dan diskriminatif adalah sebuah pengingkaran terhadap ruh syariah itu sendiri.

Pancasila sudah memuat inti syariah, yakni maslahah. Negara Pancasila memang bukan Negara syari’i, maka atas dasar itulah para ulama NU mendukung Resolusi Jihad dari Mbah Hasyim untuk membela Negara Pancasila.

Dengan kerangka berfikir semacam itulah letak signifikansi Hari Santri Nasional, terutama untuk konteks Republik Indonesia sekarang. Penerimaan terhdap Negara Pancasila tidak semata-mata berdasar dalil kebangsaan tapi juga berdasar syariah. Penegasan bahwa Negara Pancasila itu sudah syar’i sebenarnya penting bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama, tapi juga untuk seluruh umat Islam Indonesia yang pro Pancasila.

Term “Santri” dalam Hari Santri Nasional 22 Oktober tidak perlu ditabrakkan dengan term “abangan” (yang dulu tahun 90an sempat santer), karena justru menjadi pelengkap bagi term “abangan” itu sendiri.

Selama ini dalil-dalil pembelaan terhadap Pancasila sering didasarkan pada ajaran-ajaran nasionalisme yang sumbernya non-Santri, misal Presiden Soekarno. Kehadiran Hari Santri justru melengkapi argument-argumen abangan (non santri) yang pro Negara Pancasila, yakni argumen keagamaan yang berporos pada maslahat yang syar’i. Dengan demikian, 22 Oktober sejatinya merupakaHari Santri Nasional (HSN)n sumbangsih Nahdlatul Ulama (NU) untuk bangsa Indonesia.

Selamat Hari Santri Nasional. Semoga semangat santri dan semangat Resolusi Jihad NU, menjadi teladan bagi perbaikan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jayalah Santri Indonesia, jayalah NU dan jayalah bangsa Indonesia!

Iklan