Tag

, , , , , , , ,

Dakwah Konstitusional Zakat

Beberapa waktu lalu perbincangan regulasi zakat sempat memanas. Mulai dari pengajuan Judicial Review UU Zakat ke MK, peninjauan kembali Peraturan Pemerintah ke MA, pro kontra Inpres tentang pembayaran zakat BUMN ke BAZNAS, hingga rencana amandemen UU Zakat. Semuanya menghiasi dunia perzakatan tanah air. Yang masih hangat namun belum gencar diwacanakan adalah soal amandemen UU Zakat. Karena secara politis, yang namanya mengamandemen sebuah UU itu butuh will politik partai di Senayan. Sementara UU yang akan diamanademen itu, praktis belum dijalankan. Apalagi jika tak gencar diberitakan di media, maka rencana amandemen tak lebih dari sekadar uneg-uneg dari segelintir orang saja.

Perhatian masyarakat terhadap dunia perzakatan tak berhenti di situ. Dalam situasi dunia zakat yang terus menjadi sorotan publik, ada juga seseorang yang memanfaatkan hak sebagai warga negara untuk melakukan kontrol terhadap lembaga zakat melalui instrumen UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setidaknya ada 5 lembaga zakat yang diajukan ke Komisi Informasi Publik dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi yang diinginkan pemohon kepada lembaga zakat termohon. Yaitu BAZNAS, Alazhar Peduli Ummat, PPPA Darul Quran, Portal Infaq dan ACT. Mereka melakukan sidang mediasi di Komisi Informasi Publik pada 8 Januari 2015.

Dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seseorang yang meminta data dan informasi kepada lembaga publik, semisal lembaga zakat, tidak disyaratkan pencantuman motif dari pemohon. Standing position sebagai warga negara, yang kebetulan pemohon memiliki legal standing sebagai muzaki (pembayar zakat) di lembaga tersebut, maka memiliki hak untuk meminta informasi yang dimiliki lembaga zakat. Ditambah lagi pemohon memiliki kecakapan dalam hal hukum, sehingga ia melakukan upaya hukum ketika hak-hak hukumnya tidak terpenuhi.

Pemohon, dalam amar tuntutannya menilai adanya kerugian bagi muzaki yang membayar zakat kepada lembaga zakat ilegal. Menurutnya, pasca diundangkannya syariat zakat sebagai hukum positif dalam peraturan Negara Republik Indonesia melalui UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat (kini sudah diganti dengan UU No.23/2011) banyak beleid yang menjadi pilar/mendukung implementasi pelaksanaan zakat dalam kehidupan bernegara. UU Zakat mendapat penguatan dari undang-undang yang mengatur perpajakan berikut peraturan teknis yang ada di bawahnya (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak).

Dalam Pasal 4 ayat (3) Poin a. 1 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan, zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau lembaga amil zakat dikecualikan dari objek pajak.

Akan tetapi, jika melihat UU di atas ada satu syarat terkait dengan fasilitas pengecualian objek pajak tersebut yaitu,  badan amil zakat atau lembaga amil zakat tersebut merupakan lembaga yang telah diakui/disahkan oleh pemerintah.

Dari landasan perundang-undangan yang ada, maka manakala ada lembaga amil zakat yang belum dibentuk atau disahkankan oleh pemerintah lantas melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan donasi zakat maka sangat merugikan terhadap muzaki. Pasalnya muzaki tidak dapat menggunakan bukti setor  zakat tersebut sebagai alat tukar untuk menikmati fasilitas ‘keringanan’ kewajiban pajak kepada negara.

Di sisi lain, negara juga dirugikan oleh praktik penghimpunan dana zakat yang dijalankan badan amil zakat/lembaga amil zakat yang belum disahkan oleh pemerintah karena pendapatan/pemasukan yang semestinya menjadi objek pajak tidak masuk ke kas negara.

Dengan demikian, ketika seseorang membayar zakat kepada lembaga yang belum disahkan pemerintah maka tidak mendapatkan bukti setor zakat yang sah untuk pemotongan pajak. Berarti, lembaga zakat yang tidak memiliki izin dari pemerintah tidak saja merugikan muzaki, karena tidak mendapatkan pemotongan pajak, tapi juga merugikan negara. Sebab dana zakat berdasarkan UU Pajak Penghasilan dikecualikan sebagai obyek kena pajak. Nah, patut diduga, ACT (Aksi Cepat Tanggap), Alazhar Peduli Ummat, Portal Infaq dan PPPA Darul Quran, belum memiliki legalitas formal sebagai lembaga zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemohon, sekaligus mewakili masyarakat lain pembayar zakat ke lembaga tersebut, merasa dirugikan.

Penasaran dengan dalih yang diajukan pemohon, sebagai teman dekat, yang kebetulan pernah bersama-sama mengelola Majalah Info Zakat Plus (INFOZ+), saya coba komunikasi dengan pemohon. Kira-kira apa motifnya hingga ia menempuh jalan seperti ini. Sebab sebagian besar teman-teman pengelola zakat masih berfikiran negatif terhadap langkah-langkah hukum yang dilakukan seseorang, jika terindikasi langkahnya tersebut terkesan ‘mengusik’ kegiatan pengelolaan zakat.  Meskipun tetap ada juga sedikit di antaranya yang memberi apresiasi terhadap langkah ini.

Jawabannya ringan, tapi tepat sasaran. “Sebagai orang yang lama bergelut di media zakat, saya juga ingin berdakwah, mas. Ketika teman-teman yang lain dakwahnya di lembaga zakat dengan bertemu langsung muzaki dan mustahik, saya juga ingin dapat peran dalam dakwah itu. Tapi jalur saya beda. Sebagai seorang yang kebetulan menggeluti bidang hukum, saya memilih dakwah melalui konstitusi dan regulasi zakat. Karena saya menemukan masih banyak kelemahan konstitusional zakat. Saya niati ibadah untuk  amar ma’ruf nahi munkar. Ketika di dalam pengelolaan zakat ditemukan praktik munkar, kita wajib mengingatkan. Jangan takut dan tidak usah khawatir. Allah pasti memihak kita. Mudah-mudahan dalam pengelolaan zakat di lembaga zakat tidak ada praktik munkar yang keluar dari syariat. Tapi jika ternyata kita temukan ada kemunkaran di sana, baik itu penyelewengan dana, penggunaan wewenang di luar syariat, lalu kita biarkan, kita ikut berdosa. Makanya, saya juga ikut berdakwah, mas. Dakwah konstitusional,” cetus dia sambil terkekeh.

Jleb!!. Begitu kira-kira rasanya disentil dia. Saya pun tertawa lebar. Sambil menalar makna Dakwah Konstitusional yang ia ucapkan. Term dakwah yang selama ini lekat dengan bahasa verbal dialogis, dan dimonopoli kalangan yang fasih dengan dalil Quran dan Hadits ternyata dapat dipakai juga oleh mereka yang ada di jalur-jalur semisal penegak hukum. Untuk itu tak seharusnya kita memonopoli term dakwah hanya berlaku di masjid-masjid dan majlis taklim semata. Silakan teruskan dakwah teman-teman di bidangnya masing-masing. Tak usah alergi dan berprasangka buruk. Saling mengingatkan adalah anjuran agama. Yang penting semua demi kepentingan penegakan syariat agama. Tak terkecuali kontrol dan koreksi bagi lembaga zakat di Indonesia. Kalau begitu niatmu, silakan lanjutken, kawan!

Iklan