Tag

, , , , ,

Muzaki Sekaligus Mustahik, Mungkinkah ?

Oleh Noor Aflah

Bagi para aktivis dunia perzakatan, tentu tidak asing dengan nama Bapak Fauzi Bahar. Dialah Walikota Padang, Sumatera Barat, salah satu tokoh zakat nasional. Atas keberhasilannya dalam pengelolaan zakat di daerahnya, ia pernah dianugerahi sebuah penghargaan sebagai tokoh zakat nasional. Dialah salah satu Walikota di negeri ini yang turun tangan dalam pengelolaan zakat secara langsung melalui kebijakan-kebijakan dalam pemerintahannya.

Salah satu keberhasilan dia dalam pengelolaan zakat adalah dengan menempel stiker di rumah warganya. Yaitu stiker muzaki dan stiker mustahik. Pilihannya hanya dua itu, kalau tidak mau ditempel stiker muzaki (orang yang sudah wajib berzakat) berarti akan ditempel stiker mustahik (penerima zakat). Simple tapi mengenai sasaran.

Seseorang ketika rumahnya akan dipasang stiker, pasti berfikir kuat. Paling tidak dalam bayangan dia ,bahwa ketika dipasang stiker muzaki, berarti asumsinya, dia orang kaya dan wajib mengeluarkan zakat. Sebaliknya, ketika dipasangi stiker mustahik, maka dia tergolong orang miskin dan berhak menerima zakat.

Terlepas apakah stiker tersebut akan tetap menempel terus di rumah warganya, itu perlu tinjauan lapangan lebih intensif. Namun yang pasti, seringkali ketika beliau ditanya tentang kunci keberhasilan pengelolaan zakat di Kota Padang, salah satu rahasianya adalah dengan menempel stiker tersebut. (Kebetulan penulis pernah bersilaturrahmi dengan beliau ke kantor Walikota, beberapa tahun yang lalu)

Benarkah dalam diri seseorang hanya memiliki salah satu dari dua kapasitas tersebut ; muzaki atau mustahik ? mungkinkah seseorang memiliki kapasitas ganda, yakni muzaki sekaligus mustahik ? Mana yang benar secara tinjauan syariah ?

Untuk mengungkap hal ini, akan kami paparkan sebuah fakta di masyarakat.

Ada seorang yang punya mobil angkutan kota. Harga / nilai angkot tersebut jika dijual masih seharga Rp 60juta (angkot seharga itu kondisinya sudah kurang bagus). Ditinjau dari salah satu syarat zakat, yaitu nishab, (untuk nishab zakat usaha bidang transportasi, sama seperti zakat perdagangan, dan dinilai dari asetnya bukan hasil yang diperolehnya, maka nishabnya adalah senilai 85 gram emas. Harga emas per Agustus 2012 sekitar 450rbx85 = 38.250.000), jika mobil tersebut kepemilikannya sudah ada satu tahun (haul), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. = Rp 1.500.000. Ini jika ditinjau dari syarat wajibnya zakat.

Di sisi lain, ketika angkot digunakan untuk operasional menarik penumpang, hasil yang diperoleh sebesar Rp 75.000 perhari. Jika sebulan full dipakai untuk mencari penumpang, hasilnya 75.000×30 = 2.250.000,-.

Sementara kebutuhan keluarganya, dalam sebulan, jika dikalkulasi secara matang, maka hasil narik angkot tersebut masih minus. Misalnya mereka dari keluarga besar (4 anak yang semuanya masih sekolah) dan rumahnya kontrak. Jika dikalkulasi matematis seluruh kebutuhan keluarganya, baik untuk makan, biaya sekolah, bayar kontrakan, katakanlah sehari butuh 80.000 rb, berarti antara pemasukan dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran. Ini belum termasuk untuk kebutuhan beli spare part atau service mobil yang waktunya tidak bisa dipastikan, dan uangnya harus dicadangkan. Dengan demikian orang tersebut bisa dibilang miskin (salah satu definisi miskin adalah, ketika penghasilannya belum mampu menutup seluruh kebutuhannya, tapi sudah melebihi setengah dari kebutuhannya). Melihat kondisi yang demikian, maka orang tersebut berhak menerima zakat.

Kondisi serupa dialami oleh petani. Ketika datang musim panen tiba, maka seorang petani harus melihat apakah hasil padinya sudah sampai pada syarat untuk dikeluarkan wajib-nya zakat atau belum. Misalnya seorang petani yang mempunyai lahan 1 hektar. Hasil gabah yang diperoleh telah mencapai satu nishab  (ukuran satu nisab, banyak perbedaan pendapat, hal ini bisa dilihat, salah satunya di sini, atau di sini, atau di kitab-kitab rujukan lainnya). Ukuran satu nishab dulu oleh kyai di kampung saya, untuk memudahkan mengukur (kurang-lebih) adalah satu ton gabah (ketika baru dipanen dari batangnya) atau 10 kuintal.

Jadi, ketika hasil panen padi seorang petani telah sampai 1 ton, maka ia wajib berzakat dengan kadarnya 10%, jika seluruh pengairannya tadah hujan, dan 5% jika seluruhnya/sebagian besarnya diairi dengan irigasi.

Kewajiban mengeluarkan zakat petani tersebut tidak dilihat dari segi biaya operasional petani. Pokoknya, ketika syarat zakat telah terpenuhi, maka petani wajib mengeluarkan zakatnya. Pendapat ini mengikuti ulama yang mengatakan zakat dihitung dari hasil kotor, bukan dihitung dari hasil bersih setelah dipakai untuk operasional. (tentu masih ada perbedaan pendapat tentang hal ini). Padahal ketika dilihat dari segi biaya operasional menanam padi, biaya operasionalnya cukup tinggi, mulai dari biaya menanam, memelihara, pemupukan, sampai pada proses panen dan pengeringan.

Kapasitas petani sebagai muzaki ia sandang ketika panen tiba. Lalu bagaimana dengan kehidupan dia sehari-hari? Apalagi jika petani hanya menjadikan sawahnya sebagai tumpuhan menghidupi keluarga dan tidak ada penghasilan lain dalam kesehariannya?

Coba kita lihat, misalnya petani tersebut punya 5 orang anak yang masih sekolah. Darimana biaya sekolah ia cukupi? Bagaimana kebutuhan makan sehari-hari? Katakanlah dalam sehari untuk menghidupi keluarga dan mencukupi kebutuhan rumah tangganya butuh uang Rp 30rb/hari? Dari mana mereka dapatkan, jika kepala keluarga hanya mengandalkan sawah sebagai tumpuhan penghasilan, sedangkan sang ibu hanya ibu rumah tangga. Jika tidak setiap hari mereka mendapatkan penghasilan yang mencapai kebutuhan (Rp 30rb/hari), bisa jadi sehari dapat uang hanya 20 ribu, atau malah tidak dapat uang sama sekali, sedangkan untuk makan, mereka mengandalkan padi hasil panen dan lauknya dari sayur mayur hasil sawah, maka sudah dapat dipastikan mereka berhak menerima zakat. Bisa masuk kategori miskin atau bahkan fakir.

Ada juga seorang pegawai bank yang sempat berbagi cerita dengan penulis, tentang aturan zakat di kantornya. Dalam aturan di bank-nya, yang katanya sesuai ketentuan dewan syariah di lembaga zakat di bank tersebut, bahwa karyawan bank yang berpenghasilan Rp 2jt, wajib dipotong zakatnya 2.5% perbulan. Pemotongan tersebut dilakukan dengan automatic system di IT-nya. Jadi, karyawan hanya bisa menerima kondisi demikian.

Di sisi lain, ketika karyawan tadi menceritakan kehidupan sehari-hari, maka gaji Rp 2jt perbulan, jika dihitung secara matematis, sebetulnya tidak cukup untuk menutup kebutuhan. Makanya ia harus pandai-pandai menyiasatinya, sehingga gaji 2 juta itu cukup untuk kebutuhan keluarganya sebulan. Melihat kondisi yang demikian, layakkah mereka menerima zakat? Sedangkan dirinya sudah rutin tiap bulan membayar zakat?

Contoh di atas hanya beberapa fakta di masyarakat. Masih banyak kondisi-kondisi lain yang secara substansi sama, yaitu suatu saat kapasitas mereka menjadi seorang muzaki yang wajib mengeluarkan zakat namun pada kenyataan yang sesungguhnya, sejatinya mereka adalah mustahik, orang yang masih berhak menerima zakat.

Dengan demikian, syarat seseorang berkewajiban mengeluarkan zakat (muzaki) adalah ditinjau pada saat syarat tersebut telah terpenuhi. Di antara yang paling pokok adalah haul (yaitu satu tahun) dan nishab (nilai harta).

Sedangkan untuk melihat kapasitas seseorang sebagai mustahik, maka harus dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari. Tugas ini ada pada amil. tugas amil harus mengetahui secara pasti kehidupan mereka sehari-hari. Salah sasaran dalam memberikan zakat, maka beban pertanggungjawaban ada di pundaknya. Apalagi ada juga karakter mustahik yang sengaja ingin menutupi indentitasnya sebagai mustahik (almahrum) dan tidak mau meminta-minta (zakat). Berbeda dengan karakter mustahik yang (maaf) mencari-cari zakat atau meminta-minta (zakat). Tugas amillah untuk menemukan mustahik yang menyembunyikan identitasnya sebagai mustahik (al mahrum). Berat memang bagi amil. namun karena berat nan mulia itu, amil diberi bagian (yang cukup besar, yakni) 12.5 persen. Wallahu a’lam bish shawab

Iklan